Inilah Sumbangsih PNPM Perkotaan terhadap Politik Nasional

logo-pnpm-perkotaanArtikel ini, menurut saya, bagus sekali. Pengamatan yang jeli, keterkaitan (dan sumbangsih?) PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP terhadap politik nasional. Sepemahaman saya, memang program ini mengajari masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Melalui “simulasi” pemilihan langsung anggota/pengurus Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).

BKM/LKM adalah lembaga masyarakat binaan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP yang berfungsi sebagai lembaga representasi masyarakat. Terdiri dari 9 sampai 13 anggota per BKM/LKM per kelurahan/desa lokasi sasaran dampingan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP. BKM/LKM ini menjadi pusat dan wadah masyarakat untuk mengelola dan berkegiatan yang kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat.

Tugas BKM/LKM adalah menjaring aspirasi masyarakat kelurahan/desanya, mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (dari APBN) dan/atau dana sharing APBD, mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan melestarikan kegiatan pembangunan yang diajukan oleh masyarakatnya.

Lebih rinci definisi BKM/LKM bisa diakses di website kami.

However, dari pemilihan langsung pengurus/anggota kepemimpinan kolektif BKM/LKM ini ternyata mengajari masyarakat untuk melakukan demokrasi dengan jalan sederhana dan sebenar-benarnya. Melalui cara itu, masyarakat mampu memilih wakil yang memang mereka kenal memiliki kredibilitas terbaik di antara warga lainnya. Tanpa kampanye, tanpa politik uang, tanpa tedeng aling-aling.. Dan artikel dari rekan saya ini menjelaskan selanjutnya.. 🙂

Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

Peran PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP dalam Pendidikan Politik Nasional 

Sumber: http://www.pnpm-perkotaan.org/wartadetil.asp?mid=6854&catid=2&
Oleh:  Murwan Suhudi Askot CD  Kota Magelang OSP 5 Provinsi Jawa Tengah     PNPM Mandiri Perkotaan
Oleh:  Murwan Suhudi Askot CD  Kota Magelang OSP 5 Provinsi Jawa Tengah     PNPM Mandiri Perkotaan

Sepintas kelihatannya sama sekali tidak ada keterkaitan antara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, atau yang dulu dikenal bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dengan perkembangan politik nasional. Bahkan mungkin juga ada yang men-tabu-kan hubungan tersebut. Karena dalam ketentuan Undang-undang partai politik No. 8 Tahun 2012 tegas-tegas melarang keterlibatan administratif personel PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP (pengelola dana APBN/APBD) dalam kancah politik nasional. Demikian juga dalam setiap SPK personel PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP selalu mensyaratkan sterilitas diri para pendamping program dari kegiatan politik praktis.

Barangkali, juga sangat dipengaruhi oleh adagium yang berkembang selama bertahun-tahun bahwa politik itu kotor, sehingga ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sangat jelas itu kemudian ditafsirkan secara ekstrim. Jadi, untuk menarik sebuah keterlibatan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP dalam pendidikan politik nasional dirasakan sebagai sebuah “dosa” karena PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP yang memberdayakan masyarakat ini dianggap “suci”.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mencoba melihat dan kemudian menarik sebuah benang penghubung antara prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP, khususnya pada pembangunan kelembagaan dalam hubungannya dengan perkembangan politik nasional dengan segala situasi dan kondisinya. Tentu saja hal ini akan sangat dipengaruhi oleh subyektivitas penulis.

Seperti penulis sampaikan di depan bahwa dalam melihat permasalahan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP ini akan difokuskan pada sisi pembangunan kelembagaan, dimana dalam pelaksanaan program pembangunan partisipatif ala PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP diperlukan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berisi keterwakilan nilai-nilai kepemimpinan universal. Dikenal dengan nama generik Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). BKM/LKM ini dibentuk untuk mereprentasikan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali (civil society) dan diberi tugas khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayahnya.

Atas dasar itulah maka BKM/LKM dibangun dengan pemilihan langsung dengan cara bahwa semua warga dewasa mempunyai hak memilih dan dipilih. Pemilihan ini bukan tanpa alasan atau dasar. Pemilihan anggota BKM/LKM didasarkan pada prinsip atau nilai kepemimpinan universal yang sebelumnya telah diupayakan menjadi mindset masyarakat melalui serangkaian kegiatan Forum Group Discussion (FGD) kepemimpinan.

Dewasa ini kondisi politik di Indonesia pada tahapan menuju demokrasi yang sesungguhnya, setelah masa reformasi yang dimulai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Hingga kini, meskipun ada pengakuan dunia bahwa pembelajaran demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik daripada negara lain yang harus “bubar jalan”, semisal Uni Soviet dan Yugoslavia, ketika sedang berupaya menuju demokrasi sebagaimana kita. Akan tetapi semua juga tahu bahwa pelaksanaan demokrasi kita masih banyak dipengaruhi oleh hal-hal buruk, sehingga bila kita menengok proses pemilu legislatif yang baru saja usai bisa membuat sedih juga.

Bagaimanapun sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang dikembangkan di Indonesia ini masih perlu selalu diperbaiki. Ini kenyataan yang harus menjadi perhatian semua elemen bangsa Indonesia. Akan tetapi di luar dari itu semua, sebagaimana telah disampaikan di depan, bahwa dalam pembangunan kelembagaan pada PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP terdapat suatu proses belajar demokrasi yang luar biasa.

Sebuah proses pembangunan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan dimana pada tahapan awal masyarakat diajak untuk melakukan refleksi tantang kondisi riil dan penelusuran terhadap akar penyebab kemiskinan, pada gilirannya akan dapat disimpulkan bahwa terjadinya kondisi sosial masyarakat yang jauh dari harapan ini, disamping karena sistem yang ada kurang mendukung, lebih dari itu disebabkan karena manusia-manusia yang berada di dalamnya juga sudah lepas dari pertimbangan nilai-nilai moralitas.

Secara “idealis” kemudian pada langkah berikutnya, dengan melihat hasil refleksi masyarakat tersebut, dibangunlah sebuah lembaga tingkat desa yang dimaksudkan sebagai media perbaikan dan tunas atau semaian nilai-nilai moralitas universal serta upaya perbaikan sistem di tingkat pemerintahan paling bawah. Dengan kata lain, pada proses pembangunan BKM/LKM ini terdapat nilai-nilai demokratis yang jauh dari anasir money politicsblack campaign, ambisi maupun kepentingan pribadi atau golongan. Karena pemilihan dilakukan secara langsung oleh semua warga terhadap semua warga atas pertimbangan keterwakilan nilai-nilai kepemimpinan dan moralitas universal.

Bila proses pembangunan kelembagaan ala PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP ini dapat dijalankan secara maksimal di semua lokasi pelaksana program PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP, bukan tidak mungkin sebagian besar warga masyarakat atau penduduk Indonesia akan secara sadar menggunakan hak-hak politiknya secara baik dalam pemilu legislatif. Secara sadar pula akan memilih wakil-wakilnya yang betul-betul dikenal dan memiliki kapasitas dan integritas yang sesuai dengan hati nuraninya.

Barangkali ini adalah mimpi seorang pendamping PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP. Karena kenyataan yang ada, lagi-lagi melihat proses dan hasil pemilihan legislatif yang baru saja selesai, ternyata bahwa banyak diwarnai dengan intrik politik, money politics, penggelembungan suara dan kecurangan-kecurangan lain. Semua itu dapat dilihat dari maraknya pemberitaan, yang setiap saat menghiasi berita media televisi maupun media lainnya, serta meningkatnya jumlah perkara pemilu legislatif yang masuk di lembaga Makhamah Konstitusi.

Melihat ini semua barangkali dapat ditarik beberapa hipotesis yang mungkin juga dapat dijadikan bahan kajian bagi teman-teman yang sedang melakukan sebuah penelitian ilmiah. Artinya apa yang akan penulis sampaikan sebagai hipotesis ini dapat diuji bila memang diperlukan untuk itu:

Pertama, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP khususnya pembangunan kelembagaan BKM/LKM, baik tahapan maupun proses, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan atau prinsip-prinsip yang ditentukan dan diharapkan.

Kedua, kondisi masyarakat secara sosial politik di Indonesia memang sudah sedemikian parahnya, sehingga untuk menerima perubahan dan masuknya nilai-nilai luhur tentang demokrasi yang baik pun masih sangat jauh.

Ketiga, memungkinkan juga keduanya disintesakan dan saling berpengaruh atas kondisi sosial politik suatu wilayah, karena menurut pengamatan penulis ada juga warga masyarakat yang benar benar mendapat manfaat dari pembelajaran demokrasi berintegritas dari PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP.

Demikianlah tulisan ini penulis sajikan dengan keyakinan bahwa masih banyak kekurangan karena banyak sudut pandang lain yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisa maupun sintesa terhadap hubungan program PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP dengan pembelajaran politik nasional. Selanjutnya mohon masukan, kritik dan saran dari teman teman sejawat maupun para pemerhati program. [Jateng]

Editor: Nina Firstavina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s